PRABUMULIH —viralexpost.id- Aktivitas pasar malam di Jalan Bukit Lebar, Kelurahan Karang Raja, Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih, menuai sorotan dan memunculkan sejumlah pertanyaan serius. Mulai dari legalitas penyelenggaraan, dugaan permainan berunsur perjudian, tarif parkir sepeda motor yang disebut mencapai Rp5.000, hingga dampaknya terhadap kelancaran lalu lintas, seluruh persoalan tersebut membutuhkan penjelasan terbuka dari pihak penyelenggara dan instansi berwenang.
Kegiatan yang dikemas sebagai hiburan masyarakat semestinya tidak mengabaikan kepastian hukum, ketertiban umum, dan kepentingan pengguna jalan. Sebaliknya, semakin besar aktivitas yang ditimbulkan, semakin besar pula kebutuhan terhadap pengawasan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.
Pertanyaannya sederhana, tetapi mendasar: siapa yang memastikan pasar malam ini berjalan sesuai aturan, dan di mana penjelasan resmi atas berbagai keluhan masyarakat?
Jangan sampai masyarakat hanya menjadi penonton ketika hiburan berlangsung, tetapi harus menanggung sendiri dampak yang ditimbulkan.
DUGAAN PERMAINAN BERUNSUR PERJUDIAN: POLISI HARUS PERIKSA MEKANISMENYA
Salah satu persoalan yang patut mendapat perhatian serius adalah keberadaan permainan seperti bola gelinding, lempar gelang, dan permainan lainnya yang mekanisme operasionalnya perlu diperiksa secara langsung.
Persoalannya bukan semata-mata jenis permainan, melainkan bagaimana permainan itu dijalankan. Apakah pengunjung hanya membayar untuk menikmati hiburan? Apakah terdapat taruhan, pembayaran untuk memperoleh peluang memenangkan hadiah, atau mekanisme lain yang memenuhi unsur perjudian?
Pertanyaan tersebut tidak boleh dijawab hanya berdasarkan penjelasan sepihak. Pemeriksaan faktual diperlukan untuk mengetahui cara kerja permainan, pola pembayaran, sistem pemberian hadiah, dan pihak yang mengelolanya.
Label “hiburan rakyat” bukan alasan untuk membebaskan suatu kegiatan dari pemeriksaan hukum.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang berlaku sejak 2 Januari 2026, mengatur tindak pidana perjudian, antara lain melalui Pasal 426 dan Pasal 427.
Ketentuan tersebut dapat menjadi dasar penilaian apabila fakta di lapangan menunjukkan terpenuhinya unsur tindak pidana yang diatur di dalamnya. Namun, tidak setiap permainan berbayar atau permainan berhadiah otomatis merupakan perjudian.
Karena itu, Polres Prabumulih perlu memberikan perhatian serius terhadap dugaan tersebut. Pemeriksaan langsung menjadi penting agar tidak muncul kesan bahwa kegiatan yang berpotensi melanggar hukum dapat berlangsung tanpa kejelasan.
Apabila tidak ditemukan unsur perjudian, hasil pemeriksaan perlu dijelaskan secara proporsional kepada masyarakat. Namun, jika ditemukan bukti yang memenuhi unsur tindak pidana, penegakan hukum harus dilakukan tanpa pandang bulu.
Masyarakat tidak membutuhkan spekulasi. Masyarakat membutuhkan kepastian berdasarkan hasil pemeriksaan.
LEGALITAS PASAR MALAM DIPERTANYAKAN: SUDAHKAH SEMUA PERSYARATAN DIPENUHI?
Selain persoalan permainan, legalitas penyelenggaraan pasar malam juga harus mendapat kejelasan.
Pemerintah Kota Prabumulih perlu memastikan identitas penyelenggara, status penggunaan lokasi, kesesuaian kegiatan dengan perizinan yang diwajibkan, serta persyaratan lain yang relevan dengan karakter operasional pasar malam tersebut.
Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko menjadi salah satu kerangka hukum yang relevan untuk menilai kewajiban perizinan usaha sesuai klasifikasi dan tingkat risikonya.
Namun, jenis izin atau persetujuan yang diperlukan harus ditentukan berdasarkan bentuk kegiatan, klasifikasi usaha, lokasi, serta ketentuan sektoral dan daerah yang berlaku.
Pertanyaan yang patut diajukan kepada instansi terkait adalah: apakah dokumen yang diwajibkan sudah dipenuhi, apakah lokasi digunakan sesuai peruntukannya, dan apakah seluruh persyaratan operasional telah diperiksa?
Jika semua ketentuan telah dipenuhi, tidak ada alasan untuk menutup informasi yang memang dapat disampaikan kepada publik. Sebaliknya, apabila ditemukan kekurangan atau pelanggaran, pemerintah wajib menindaklanjutinya sesuai kewenangan.
Jangan sampai pengawasan baru bergerak setelah persoalan menjadi perbincangan luas. Pengawasan yang efektif seharusnya berjalan sejak kegiatan direncanakan hingga pelaksanaannya selesai.
PARKIR RP5.000 UNTUK SEPEDA MOTOR: SIAPA PENGELOLANYA DAN APA DASAR TARIFNYA?
Tarif parkir yang disebut mencapai Rp5.000 untuk satu sepeda motor juga menimbulkan pertanyaan yang layak dijawab secara terbuka.
Siapa yang menetapkan tarif tersebut? Siapa pengelolanya? Apakah lokasi parkir berada di lahan privat atau menggunakan ruang milik jalan? Apakah tarif telah diinformasikan kepada pengunjung dan apakah terdapat bukti pembayaran?
Pertanyaan-pertanyaan ini penting karena penilaian hukum atas pungutan parkir bergantung pada status lokasi, jenis layanan, pihak yang memungut, dan ketentuan yang berlaku.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah mengatur kerangka pajak daerah dan retribusi daerah. Akan tetapi, penerapan ketentuan tersebut terhadap parkir di lokasi pasar malam harus dilihat berdasarkan karakter layanan dan peraturan daerah yang relevan.
Dengan demikian, tarif Rp5.000 tidak dapat langsung dinyatakan melanggar hukum tanpa pemeriksaan lebih lanjut. Namun, besaran tersebut juga tidak seharusnya dibiarkan tanpa penjelasan apabila masyarakat mempertanyakannya.
Pemkot Prabumulih perlu memastikan apakah pengelolaan parkir dilakukan secara tertib, tarifnya memiliki dasar yang jelas, dan pungutannya dilaksanakan sesuai ketentuan.
Jika ditemukan pungutan tanpa dasar yang sah atau praktik lain yang melanggar aturan, tindakan harus diambil oleh instansi yang berwenang.
Jangan biarkan persoalan tarif parkir menjadi tanda tanya berkepanjangan. Publik berhak mengetahui siapa yang memungut uang mereka dan atas dasar apa pungutan itu dilakukan.
"JALAN BUKIT LEBAR BUKAN MILIK PENYELENGGARA: KELANCARAN LALU LINTAS HARUS DIJAMIN
Persoalan lain yang tidak kalah penting adalah dampak aktivitas pasar malam terhadap arus lalu lintas di sekitar Jalan Bukit Lebar.
Keramaian pengunjung, kendaraan yang keluar-masuk, serta kemungkinan penumpukan kendaraan di sekitar lokasi perlu dievaluasi secara langsung. Apabila kondisi tersebut menghambat akses warga, mempersempit ruang gerak kendaraan, atau menimbulkan risiko keselamatan, langkah penanganan harus segera dilakukan.
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, khususnya Pasal 28 ayat (1), melarang perbuatan yang mengakibatkan kerusakan dan/atau gangguan fungsi jalan.
Penerapan ketentuan itu tetap harus memperhatikan fakta dan unsur hukumnya. Kemacetan semata tidak otomatis membuktikan tindak pidana, tetapi gangguan terhadap fungsi jalan yang disebabkan tindakan tertentu tidak boleh diabaikan.
Dinas Perhubungan dan kepolisian perlu mengevaluasi pengaturan arus kendaraan, penempatan parkir, akses keluar-masuk pengunjung, serta langkah pengamanan pada waktu kunjungan ramai.
Penyelenggara juga harus memastikan kegiatan yang dilaksanakannya tidak mengabaikan kewajiban terkait keselamatan dan ketertiban.
Jalan umum merupakan fasilitas yang digunakan masyarakat luas. Kepentingan kegiatan komersial maupun hiburan tidak boleh mengesampingkan hak pengguna jalan untuk melintas dengan aman dan tertib.
Jika terdapat hambatan yang nyata, masyarakat berhak mengetahui langkah konkret apa yang akan dilakukan dan siapa yang bertanggung jawab menanganinya.
PEMKOT PRABUMULIH DAN POLRES JANGAN SALING MENUNGGU
Berbagai persoalan tersebut tidak cukup dijawab dengan imbauan umum. Diperlukan pemeriksaan yang jelas, pembagian tanggung jawab, serta penjelasan kepada masyarakat mengenai hasil tindak lanjutnya.
Pemerintah Kota Prabumulih melalui perangkat daerah yang berwenang perlu memeriksa legalitas kegiatan, kesesuaian penggunaan lokasi, serta pengelolaan parkir.
Polres Prabumulih perlu menelaah dugaan unsur perjudian berdasarkan mekanisme permainan yang benar-benar ditemukan di lapangan. Sementara itu, Dinas Perhubungan perlu memastikan pengaturan lalu lintas dan parkir tidak mengabaikan keselamatan maupun kepentingan pengguna jalan.
Apabila diperlukan, pemeriksaan dapat dilakukan secara terkoordinasi agar setiap persoalan ditangani oleh instansi yang memiliki kewenangan sesuai bidangnya.
Publik juga patut mendapatkan informasi mengenai langkah yang telah dilakukan, hasil pemeriksaan yang dapat diumumkan, serta tindakan lanjutan apabila ditemukan pelanggaran.
Pengawasan tidak boleh hanya menjadi formalitas administratif. Dokumen perizinan memang penting, tetapi kondisi nyata di lapangan juga harus diperiksa.
Jika kegiatan memenuhi seluruh ketentuan, hasil pemeriksaan dapat menjadi penjelasan yang menepis dugaan dan keluhan yang belum terbukti. Jika ditemukan pelanggaran, penanganannya harus berdasarkan bukti dan hukum yang berlaku.
Hingga dugaan permainan berunsur perjudian, persoalan tarif parkir Rp5.000, dan dampak terhadap kelancaran lalu lintas masih memerlukan verifikasi serta klarifikasi dari penyelenggara dan instansi terkait. Belum ada dasar yang cukup untuk menyatakan bahwa pihak tertentu telah terbukti melakukan pelanggaran atau tindak pidana.
Redaksi meminta pihak penyelenggara pasar malam, Pemerintah Kota Prabumulih, Dinas Perhubungan, dan Polres Prabumulih memberikan penjelasan mengenai legalitas kegiatan, mekanisme permainan, dasar tarif parkir, serta pengaturan lalu lintas di sekitar lokasi.
Hak jawab dan klarifikasi dari pihak-pihak terkait perlu diberikan ruang agar masyarakat memperoleh informasi yang lengkap dan berimbang.
Namun, kebutuhan akan klarifikasi tidak boleh menjadi alasan untuk menunda pemeriksaan apabila terdapat persoalan yang memang perlu segera ditangani demi keselamatan dan ketertiban umum.
Yang dibutuhkan masyarakat bukan saling lempar tanggung jawab, melainkan tindakan nyata dan penjelasan yang dapat diuji.
Pasar malam boleh menjadi sarana hiburan dan kegiatan ekonomi masyarakat. Namun, setiap kegiatan harus berjalan sesuai ketentuan dan tidak mengabaikan kepentingan umum.
Kini, pertanyaan yang harus dijawab bukan sekadar apakah pasar malam tersebut ramai dikunjungi, melainkan apakah seluruh aspek penyelenggaraannya sudah diperiksa secara memadai.
Apakah legalitasnya telah dipastikan? Apakah dugaan permainan berunsur perjudian telah ditelaah? Apakah tarif parkir memiliki dasar yang jelas? Dan apakah pengaturan lalu lintas sudah menjamin keselamatan serta kelancaran pengguna jalan?
Masyarakat Prabumulih berhak memperoleh jawaban yang jelas, bukan sekadar membiarkan persoalan tersebut berlalu tanpa kepastian.
Transparansi harus dibuka. Pengawasan harus dijalankan. Jika pelanggaran terbukti, penegakan hukum harus dilakukan sesuai aturan.


